Desa Jatimalang menjadi salah satu desa yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan pelatihan perencanaan Penganggaran responsif Gender (PPRG) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pacitan. Acara digelar di Hotel Prasasti Pacitan 23-25 Oktober 2018.
Penanggung jawab kegiatan Sugiyem, AP, mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan Kapasitas SKPD, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender. Memperkuat perencanan penganggaran, memperkuat pemahaman program mengenai pemantauan dan evaluasi PPRG serta advokasi dan promosi PPRG. Juga membangun ketrampilan untuk melakukan fasilitasi atau memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam hal PPRG.
Selain Desa Jatimalang, dari Wilayah Arjosari ada desa Gembong dan desa Sedayu yang ditunjuk untuk mengirimkan utusan dalam kegiatan ini, ditambah 1 dari Pemerintah Kecamatan Arjosari yang diikuti oleh ibu Latifah.
“Kami dari Bappeda menginginkan seluruh SKPD di Kabupaten Pacitan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang responsive gender. Kita ingin seluruh kegiatan ada kesetaraan gender di dalamnya, seperti keterlibatan perempuan dalam hak politik maupun kegiatan lainnya,” katanya.
Ia menjelaskan, kegiatan ini diikuti 35 peserta dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan. Pemberian materi melibatkan fasilitator dari PPRG dari provinsi Jawa Timur.
“35 peserta kami bagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok mempraktekkan dari pemaparan narasumber, dan mempresetasikan dihadapan kelompok lain,” jelasnya.
Ia mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan dokumen perencanaan dan penganggaran di seluruh jajaran pemerintahan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang responsive gender.
“Contohnya dinas PU membangun Jalan, maka harus dilihat jalan itu dibangun untuk siapa dan manfaatnya untuk siapa. sabagai contoh yang akan menggunakan jalan itu ada masyarakat yang menyandang disabilitas, maka di jalan tersebut harus juga harus ada trotoar untuk bisa digunakan oleh penyandang disabilitas,” terangnya.
“Atau Pemerintah Desa akan membangun toilet, harus dipahami bahwa toilet pria dan wanita itu tidak sama. Karena wanita itu lebih lama waktu di dalam toilet, maka toilet wanita harusnya lebih luas dan ada fasilitas seperti tempat untuk menaruh tas. Dan kadang wanita itu bawa anak, karena nggak mungkinkan ibunya ke toilet anaknya ditinggal diluar,” pungkasnya.
